Pengaturan Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Studi Pada Pemerintah Kota Padang)
Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menyatakan bahwa pegawai ASN hanya terdiri atas PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dengan adanya ketentuan ini, Pemerintah Kota Padang diwajibkan melakukan pengadaan PPPK untuk menghapus status pe...
Saved in:
Main Authors: | Mirza Ardila, Otong Rosadi, Neni Vesna Madjid |
---|---|
Format: | Article |
Language: | English |
Published: |
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti
2025-02-01
|
Series: | Unes Journal of Swara Justisia |
Subjects: | |
Online Access: | https://www.swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/649 |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items
-
Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Daerah
by: Jerry Indrawan, et al.
Published: (2020-09-01) -
Pengaruh Motivasi dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Pada Perawat RSUD Kabupaten Buton Tengah)
by: fizal, et al.
Published: (2024-04-01) -
Pengaruh Motivasi dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Pada Perawat RSUD Kabupaten Buton Tengah)
by: fizal, et al.
Published: (2024-04-01) -
Efektivitas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua Barat
by: Oktovianus Mirino, et al.
Published: (2025-01-01) -
Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Pemerintah di Era Covid-19 Pada Website Pemerintah Daerah Se-Indonesia
by: Habib Muhammad Shahib, et al.
Published: (2022-03-01)