Implementasi Konsep Agile Governance dalam Penanganan Krisis Ekonomi Pasca Pandemi COVID-19 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Pandemi COVID-19 telah berdampak besar pada berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Pengaruh ini berdampak pada berbagai sektor seperti sosial, pendidikan, pariwisata, dan juga perekonomian yang mengalami penurunan drastis. Penurunan ekonomi ini tidak hanya terjadi dalam skala nasional, tetap...
Saved in:
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Universitas Brawijaya
2023-09-01
|
| Series: | Jurnal Transformative |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://transformative.ub.ac.id/index.php/jtr/article/view/336 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Summary: | Pandemi COVID-19 telah berdampak besar pada berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Pengaruh ini berdampak pada berbagai sektor seperti sosial, pendidikan, pariwisata, dan juga perekonomian yang mengalami penurunan drastis. Penurunan ekonomi ini tidak hanya terjadi dalam skala nasional, tetapi juga di daerah termasuk provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu, Pemerintah DIY telah melakukan berbagai kebijakan dan upaya untuk mengurangi dampak penyebaran Covid-19 dan berkolaborasi dengan berbagai pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penanganan krisis ekonomi pasca pandemi COVID-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggunakan konsep agile governance. Terdapat 6 (enam) prinsip agile governance yaitu good enough governance, business driven, human focused, based on quick wins, systematic and adaptive approach, dan simple design and continuous refinement. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dalam penelitian ini adalah Pemerintah DIY telah agile, precise, responsive, dan agile dalam menangani krisis ekonomi pasca pandemi Covid-19. Hal ini dibuktikan dengan enam prinsip agile governance yang sangat terpenuhi dengan baik, terbukti dnegan adanya partisipasi masyarakat, transparasi informasi, dan visi yang jelas dari Pemerintah DIY dalam krisis ekonomi pasca pandemi COVID-19. Selain itu juga terdapat program pemberian bantuan insentif kepada para pelaku UMKM dan adanya monitoring dan evaluasi terhadap program sehingga dapat berjalan dengan maksimal. Namun, ada catatan di bagian prinsip berdasarkan quick wins, yaitu dengan meningkatkan layanan informasi agar semua masyarakat dapat mengaksesnya dengan mudah. |
|---|---|
| ISSN: | 2548-3323 2581-0308 |